TRIBUNJAMBI.COM - Siapa sangka, pasukan yang sangat ditunggu-tunggu rakyat Indonesia untuk dapat menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) jadi diturunkan.
Ya, siapa lagi kalau bukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Satuan ini sudah tidak lagi diragukan, bahkan untuk sekelas pemberontak, Kopassus dapat dengan cepat menumpasnya.
Ya, tragedi berdarah yang sangat membuat Indonesia terkejut terjadi di Tanah Papua.
Dikabarkan Sedang Terjun Untuk Buru KKB di Papua
Anak Buahnya Prabowo Subianto
Sebanyak 19 pekerja jembatan Trans Papua dibantai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan diberoncong peluru ke arah mereka.
Mereka yang jadi korban merupakan pekerja dari BUMN PT Istaka Karya.
Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) dikabarkan membunuh sejumlah pekerja BUMN PT Istaka Karya yang membangun jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, pada Minggu (2/12/2018).
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf Muhamad Aidi menjelaskan dari data yang diperoleh, ketika kejadian pembunuhan yang dilakukan kelompok KKB tersebut, terdapat 28 pegawai BUMN PT Istaka Karya berada di kamp.
Tim gabungan TNI dan Polri pun diterjunkan ke Papua untuk memburu kelompok bersenjata (KKB).
Mereka diburu usai tindakan menyerang pekerja BUMN PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.
Sejumlah orang berhasil diselamatkan dari Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, oleh tim gabungan TNI-Polri.
Sampai saat ini baru 16 jenazah ditemukan.
Tapi tak banyak yang tahu, guna memburu KKB pimpinan Egianus Kogeya, ternyata Komando Pasukan Khusus yang (Kopassus) yang merupakan bagian dari Komando Utama (KOTAMA) tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, Indonesia, juga ikut terlibat.
Komando Pasukan Khusus (Kopassus)
Tak tanggung-tanggung, Kopassus yang dikenal memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti teror bahkan menerjunkan tim terbaiknya guna memburu KKB di Papua.
Ialah Pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81 (Satgultor 81/Sat 81), yang merupakan pasukan siluman Kopassus TNI yang diperintahkan memburu KKB di Papua.
Walau belum secara resmi disampaikan oleh Panglima TNI dan Presiden Jokowi soal diterjunkannya Kopassus ke Papua, namun banyak harapan masyarakat Indonesia akan keberhasilan Kopassus bisa menumpas KKB.
Hal ini seperti dikutip GridHot.ID dari wawancara eksklusif dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya.
Lewat pesan singkat Whatsapp, sumber tersebut menyebut bahwa penerjunan pasukan khusus ini berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo.
"Diturunkan atas komando pusat dari bapak presiden, nanti dari sat81 dikirim kesana, jam 10 terbang kesana langsung," sebut sumber dalam sebuah pesan whatsapp yang diterima GridHot.ID pada Selasa (4/12/2018).
dari Bahaya Kudeta
Satgultor 81 adalah satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo pada tahun 1981.
Peran dan fungsi Satuan Penanggulangan Teror 81 (Satgultor 81) adalah adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus.
Kata kunci Satgultor 81 adalah strategis terpilih, artinya yang menjadi sasaran penindakan Satgultor 81 adalah obyek atau kasus yang masuk kategori strategis terpilih.
Satuan Gultor 81, Pasukan Siluman Milik Kopassus
Beberapa tahun belakang ini istilah gultor dihilangkan dari satuan ini, bukan tanpa sebab melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror, sehingga dikenal pula dengan sebutan Sat 81.
Satgultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan Grup dan merupakan Prajurit terbaik dari seluruh Prajurit TNI, bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur.
Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum.
Sehingga mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataannya yang dimilikinya, semua dirahasiakan.
Pasukan ini sering terlibat di dalam setiap operasi rahasia militer yang dilakukan ABRI dan kemudian dilanjutkan oleh TNI.
Bahkan Satgultor disebut diturunkan juga untuk mengejar teroris Nordin M Top dan kawan kawan pada 2009 lalu.
Kualifikasi personel Satgultor 81/ Sat 81 secara umum lebih tinggi dari satuan sejenis dan paling lama didirikan (tahun 1981).
Oleh karenanya personel Sat 81 baru diturunkan, bila ada ancaman yang bersifat kompleks dengan skala kesulitan terbilang tinggi.
Satgultor dilatih untuk bergerak dalam unit kecil, dengan durasi sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan jam, tapi menit.
Dikutip dari Tribun Medan, salah satu contoh penerjunan Satgultor 81 adalah dalam mengatasi teror bom di Sarinah Thamrin (Jakarta Pusat), pertengahan Januari 2016 lalu.
Simulasi pasukan gultor TNI saat laksanakan operasi pembebasan sandera
Pasukan elit ini juga disebut sempat diterjunkan dalam menanggulangi kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, pada pertengahan Mei 2018 lalu.
Namun tak secara terang-terangan melakukan aksi sebagai bagian dari TNI, pasukan ini kerap menyamar sebagai berbagai unsur.
Mulai dari anggota Polisi, warga biasa bahkan sampai menyamar secara tersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, apakah satuan elit ini benar diterjunkan untuk memburu KKB pimpinan Egianus Kogeya di Papua.(*)
Indonesia Melalui TNI & Polri Harus Bertindak dengan Skala Besar
Menanggapi tragedi itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pun buka suara terkait tewasnya 19 orang pekerja proyek Trans Papua di Nduga.
Para pekerja menjadi korban pembunuhan keji Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berafilisisasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Jusuf Kalla berujar jika TNI dan Polri bakal lakukan operasi militer skala besar di Papua.
Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Operasi tersebut harus digelar karena ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata.
"Kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran, karena ini jelas masalahnya mereka (kelompok bersenjata) yang menembak, mereka yang melanggar HAM tentunya," ujar Jusuf Kalla usai pembuka Kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (6/12) seperti dikutip dari Tribunnews.
Jusuf Kalla juga mengatakan jika selama ini pemerintah sudah melakukan upaya persuasif agar pihak separatis mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Namun upaya persuasif pemerintah, TNI dan Polri itu malah dianggap sebagai pelanggaran HAM.
Namun sekarang terbukti siapa pelanggar HAM sebenarnya.
"Ya sering pola seperti ini ingin lebih soft supaya jangan dituduh kita (pemerintah) yang melanggar HAM, padahal ini yangg melanggar HAM itu siapa? mereka kan yang melanggar HAM," ungkap Jusuf Kalla.
Sebelumnya telah terjadi pembunuhan sadis yang dilakukan KKB pimpinan Egianus Kogoya terhadap 19 orang pekerja Trans Papua pada Minggu (2/12) di Nduga.
Dugaan penyebab pembunuhan ketika seorang pekerja trans papua mengambil foto upacara peringatan HUT OPM.
Berang, KKB lantas membantai para pekerja tersebut.
Ilustrasi: Jusuf Kalla dan TNI
Aparat Diminta Tetap Utamakan Prinsip HAM
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta aparat keamanan mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani pembunuhan puluhan pekerja konstruksi oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12/2018).
Menurut Usman, penanganan peristiwa tersebut tidak boleh mengarah pada bentuk pelanggaran HAM lainnya.
"Yang sangat penting untuk dipastikan saat ini adalah respons aparat keamanan terhadap pembunuhan tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut," ujar Usman melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/12/2018).
"Aparat keamanan memiliki banyak rekam jejak yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hak asasi manusia dalam melakukan operasi keamanan, dan tragedi mengerikan di Nduga ini tidak boleh dijadikan alasan bagi mereka untuk kembali bertindak demikian," ucapnya.
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua
Usman mengatakan, aparat keamanan harus melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, independen dan tidak memihak terhadap serangan tersebut.
Selain itu pihak berwenang juga harus memastikan semua yang terlibat dibawa ke pengadilan dan melalui proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati.
Amnesty International, kata Usman, sadar akan kondisi lapangan yang kompleks di mana aparat penegak hukum sering berada di situasi berbahaya ketika melaksanakan tugas di wilayah Papua.
Namun, aparat penegak hukum perlu memastikan penghormatan penuh terhadap hukum HAM internasional, termasuk perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan, dan mengikuti standar internasional tentang penggunaan kekuatan.
Anak Buahnya Prabowo Subianto
"Kegagalan untuk menghormati hak asasi manusia akan berkontribusi pada siklus permusuhan dan kekerasan yang semakin meningkat dengan risiko lebih banyak nyawa yang hilang maupun dalam bahaya, termasuk risiko bagi aparat penegak hukum," kata Usman.
Helikopter milik TNI diserang separatis saat melakukan evakuasi jenazah Serda Handoko yang gugur di Pos TNI PAM Rawan/755 Yalet yang berada Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (5/12/2018) siang. (Kompas.com dan Istimewa)
Sebelumnya, Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian mengungkapkan berdasarkan informasi sementara, terdapat 20 yang tewas, yaitu 19 pekerja dan satu anggota TNI yang gugur, di Kabupaten Nduga, Papua.
Mereka dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.
Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.
IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:
NONTON JUGA VIDEO TERBARU KAMI DI YOUTUBE:
BACA SUMBER
